Batam, [GT] – Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik dan Keamanan (Polkam) dan Lanud Hang Nadim Batam menggelar Rapat Koordinasi Media Engagement di Batam, Minggu (28/7/25).
Rakor yang digelar bersama awak media ini, bertujuan untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan.
Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa peran media sangat vital sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik, bersama pemerintah dan masyarakat.
“Jadi, transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus perkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” katanya.
Disamping itu, ia juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam, sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan. Dimana pada pemaparannya, Eko menyoroti tantangan kebebasan pers di Kepri.
“Berdasarkan sinyalemen dari Dewan Pers, masih banyak persoalan terkait intervensi terhadap jurnalis, akses informasi publik yang terbatas, hingga ketidakpatuhan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan kelompok rentan,” jelasnya.
Dia juga menggarisbawahi rendahnya tata kelola perusahaan pers yang berdampak pada independensi redaksi dan kesejahteraan wartawan. Pihaknya berharap diskusi ini bisa menjadi jembatan solusi bersama.
“Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menyoroti sejumlah masalah serius berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti masih maraknya intervensi terhadap jurnalis di Kepri, dominasi akses informasi oleh kelompok tertentu, serta pelanggaran etika dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan kelompok rentan.
Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan menyebut bahwa akses informasi publik di Kepri belum terbuka secara optimal, dengan situs-situs resmi pemerintah yang minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah.
“Ada beberapa jurnalis di daerah juga cenderung mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi, dan ini membahayakan kepercayaan publik. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau pihak swasta masih mengganggu independensi ruang redaksi,” jelasnya.
Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung keterbukaan informasi dan membangun kerja sama strategis dengan insan pers.
“Kita ketahui bahwa media adalah mitra penting kami dalam menjaga stabilitas keamanan. Di era banjir informasi seperti sekarang, sinergi antara aparat keamanan dan media sangat dibutuhkan agar narasi positif bisa terus berkembang dan menangkal hoaks,” ujarnya.
Lanud Hang Nadim, lanjut Hendro, selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal dan nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan dan seimbang, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.
“Kami berharap, ini menjadi forum silaturahmi yang membangun pemahaman dan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media untuk memperkuat ketahanan informasi serta menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan era digital,” tandasnya.(Ind)
