Wartawan Terbukti Memeras, IJTI dan PWI Minta Kepolisian Segera Membuka Daftar 173 Media Yang Diwakili Oleh Tersangka H

Dr.Agus Siswanto Siagian,S.H.,M.H.,C.Med Bidang Hukum dan Advokasi IJTI Pusat.(dok.Pribadi)
Share

Batam, [GT] – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Kepri dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam, meminta pihak kepolisian segera membuka daftar nama media yang diduga diwakili oleh tersangka H oknum wartawan yang diamankan Polresta Barelang Batam lantaran terbukti memeras masyarakat.

Div Bidang Hukum dan Advokasi IJTI Pusat Dr.Agus Siswanto Siagian,S.H.,M.H.,C.Med mengatakan, organisasi wartawan dan jurnalis tidak boleh menjadi alat intimidasi terhadap pengusaha atau masyarakat.

Advertisement

“Saya berdiri membela kemerdekaan pers,tetapi saya tidak akan berdiri membela siapa pun yang menjadikan profesi wartawan sebagai alat untuk mengancam dan mencari keuntungan dengan cara cara yang terbukti melawan hukum,’ ujar Agus.

Agus juga menambahkan bahwa insan jurnalis harus berani membersihkan rumahnya sendiri sebelum meminta masyarakat menghormati profesi tersebut.

“Ingat, kita harus membela profesi wartawan, tetapi bukan membela kesalahan seorang wartawan,” tegas Agus yang juga merupakan dosen fakultas ilmu hukum.

Selain itu, Ketua PWI Batam, M.A. Khafi Anshary menilai, Polresta Barelang harus segera menindaklanjuti secara serius pernyataan Kasat Reskrim terkait oknum wartawan berinisial H yang disebut meminta uang Rp 75 juta kepada pengusaha di Batam dengan mengatasnamakan atau mewakili dari sekitar 173 media.

Ia perpendapat, kepolisian wajib membuka dan memeriksa daftar nama media yang diklaim diwakili dalam permintaan tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan apakah seluruh media yang disebut benar-benar mengetahui, memberikan mandat, atau menyetujui adanya permintaan uang tersebut.

“Jangan sampai ada nama media yang sengaja dicatut untuk memperbesar jumlah pihak yang seolah-olah berada di belakang permintaan uang itu. Sebab, mencatut nama media tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelolanya bukan persoalan sepele,” ujar Khafi, Jum’at (20/11/2026).

Menurut Khafi, tindakan demikian berpotensi merugikan reputasi awak dan perusahaan media sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik. Namun, persoalannya tidak berhenti pada benar atau tidaknya pencatutan nama media.

“Jika setelah diverifikasi ternyata media-media tersebut memang tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan, maka harus ditelusuri siapa yang menggunakan nama mereka dan untuk kepentingan apa,” tegas Khafi.

Sebaliknya, lanjut Khafi, apabila terdapat media atau wartawan yang memang mengetahui, menyepakati, bahkan turut memberikan mandat kepada H untuk melakukan permintaan uang tersebut, maka kepolisian perlu mendalami keterlibatan masing-masing pihak. Apabila ditemukan unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada satu nama atau satu orang. Jika benar ada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa secara proporsional. Sebaliknya, mereka yang namanya dicatut tanpa persetujuan juga harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan nama baik,” sambungnya.

PWI Batam menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pers memiliki kemerdekaan, tetapi kemerdekaan pers bukanlah kekebalan untuk melakukan pemaksaan, intimidasi, apalagi menjadikan profesi jurnalistik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Kami juga berharap kepolisian bekerja secara transparan, objektif, dan profesional. Buka fakta, periksa daftar media, telusuri aliran komunikasi, pastikan ada atau tidaknya kesepakatan, dan ungkap siapa saja yang benar-benar terlibat,” katanya.

Khafi menambahkan, jangan biarkan sekitar 173 nama media hanya menjadi angka dalam sebuah klaim tanpa pernah diuji kebenarannya.

“Pers harus dijaga marwahnya. Tetapi siapa pun yang berlindung di balik nama pers untuk melakukan tindakan melawan hukum, tidak boleh dibiarkan berlindung selamanya di balik profesi wartawan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga telah mengakui meminta uang sebesar Rp75 juta kepada korban.

“Kita terus melakukan pemeriksaan. Sudah ada pengakuan yang bersangkutan bahwasanya dia meminta uang itu. Nantinya uang itu akan dibagikan ke teman-teman media yang lain,” ujar Agung, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, uang Rp75 juta tersebut disebut-sebut akan dibagikan kepada 173 media.

Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Polisi juga berencana memanggil sejumlah media yang namanya disebut oleh tersangka sebagai pihak yang akan menerima bagian dari uang tersebut.

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi keterangan tersangka sekaligus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *