Jakarta, [GT] – Ratusan karyawan PT HD Arjuna kembali turun ke jalan di depan Balai Kota Jakarta, Senin (21/9/26). Aksi tersebut menyusul sengketa kepemilikan lahan yang berimbas pada terhentinya aktivitas Club de Arjuna.
Massa membawa keranda dan berbagai spanduk serta melakukan tabur bunga untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka yang hingga kini belum dapat kembali bekerja.
Penutupan Club de Arjuna selama sekitar tiga bulan membuat para pekerja kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi para karyawan, persoalan sengketa lahan yang sedang berjalan melalui jalur hukum tidak hanya berdampak kepada perusahaan, tetapi juga langsung dirasakan para pekerja.
Sebelumnya, salah seorang karyawan, Deby, mengaku harus mencari penghasilan lain dengan berjualan kerupuk setelah tidak lagi dapat bekerja di Club de Arjuna.
“Bapak gubernur tolong kami, buka kembali tempat kerja kami yang disegel sepihak oleh okum ormas, agar kami dapat menafkahi keluarga dan anak di rumah. Biar masalah hukum berjalan semestinya, tapi mohon tempat kerja kami kembali dibuka,” teriaknya.
Aksi di Balai Kota Jakarta ini menjadi bentuk desakan para pekerja agar pemerintah ikut memperhatikan kondisi mereka dan membantu mencarikan solusi sehingga aktivitas usaha dapat kembali berjalan.
Para karyawan tetap membawa tuntutan yang sama, yakni meminta tempat mereka bekerja dibuka kembali sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dan kembali menjalankan pekerjaan seperti sebelum penutupan.
Koridnator aksi Venny Tresia mengatakan, sengketa kepemilikan lahan tersebut melibatkan PT HD Arjuna dengan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, yakni H Sulardi dan Ahmad Mawardi.
“Persoalan tersebut masih berproses melalui jalur hukum. Apabila salah kami siap diberhentikan dan tempat kerja kami disegel dan ditutup. Tapi harus dengan prosedur dan oleh institusi terkait bukan oleh ormas,” tegasnya.
Dengan jumlah massa yang lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya, para pekerja berharap aspirasi mereka di Balai Kota Jakarta mendapat perhatian pemerintah daerah.
Peserta aksi menegaskan, di tengah proses penyelesaian sengketa, nasib pekerja juga perlu menjadi perhatian karena penutupan tempat usaha telah berdampak langsung terhadap kehidupan ratusan karyawan dan keluarga mereka.(Ind)
