Batam, [GT] – Subsidi pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebesar Rp300 ribu untuk jenjang SD dan Rp400 ribu untuk SMP dinilai masih kurang alias belum cukup untuk menutup seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta.
Anggota DPRD Batam, Taufik Ace Muntasir, mengatakan meskipun afirmasi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri sudah ada, namun masih ada persoalan besar yang belum terselesaikan, yakni biaya pembangunan yang tetap dibebankan kepada siswa. Hal ini menjadi beban berat bagi keluarga miskin.
“Secara teknis afirmasi sudah diatur, tapi bagaimana dengan uang pembangunan? Ini jadi masalah besar bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” katanya, pekan lalu di Batam.
Pemerintah, kata pria yang akrab disapa Ace ini, seharusnya menjamin pendidikan gratis bagi siswa SD hingga SMP, sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan wajib belajar sembilan tahun dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Kewajiban negara tidak hanya sebatas membebaskan SPP, tapi juga seluruh komponen biaya pendidikan lainnya.
“Jangan sampai siswa dari keluarga kurang mampu malah kesulitan bersekolah karena masih harus membayar uang pembangunan. Ini kewajiban pemerintah,” jelasnya.
Sebagai bentuk solusi, ia merekomendasikan agar Pemko Batam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih menyeluruh, sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal hanya karena kendala biaya non-SPP.
“Ini yang harus dipikirkan pemerintah. Jangan hanya fokus ke subsidi permukaan saja,” katanya.
Senada dengan Ace, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Asnawati Atiq, juga mengkritisi keterbatasan akses pendidikan, khususnya di Kecamatan Batu Ampar. Menurutnya, dari empat kelurahan yang ada, hanya satu kelurahan yang memiliki sekolah dasar negeri.
“SD hanya ada di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sisanya kosong. Ini menyulitkan warga, terutama yang dari keluarga tak mampu,” ujarnya. (*)
