Jenewa, [GT] – Indonesia resmi memegang palu kepemimpinan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), yang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss. Peran strategis ini menempatkan Indonesia di pusat diplomasi HAM global pada momen yang dinilai krusial bagi tatanan internasional.
Rangkaian sidang diawali dengan Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23–25 Februari 2026. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, yang menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dijadwalkan membuka sesi penting tersebut.
Pada hari pertama, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi perdana. Forum ini juga akan menghadirkan pidato dari sejumlah tokoh utama dunia, termasuk Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.
Lebih dari 100 pejabat tinggi dari berbagai negara telah mengonfirmasi partisipasi, mencerminkan tingginya perhatian global terhadap agenda sidang kali ini. Sejumlah pemimpin dunia direncanakan hadir langsung di Jenewa, di antaranya Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video.
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sebuah tonggak penting dalam sejarah mekanisme HAM internasional. Namun, pertemuan tahun ini berlangsung di tengah dinamika global yang semakin kompleks, ditandai meningkatnya ketegangan geopolitik serta tekanan finansial yang membayangi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan Indonesia di kursi kepresidenan, perhatian kini tertuju pada bagaimana negara berkembang terbesar di Asia Tenggara ini akan menavigasi perdebatan HAM global di tengah tantangan politik dan ekonomi dunia yang terus bergejolak.(*)
