Batam [GT] Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Sudaryono menilai HKTI memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah.
Menurutnya, organisasi petani harus mampu hadir secara nyata di tengah masyarakat dan memastikan berbagai program pemerintah berjalan optimal di lapangan.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa tantangan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, hingga masyarakat.
Khusus di Kepulauan Riau, Sudaryono menilai peran HKTI menjadi semakin penting karena wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibanding daerah lain.
“HKTI harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan pengurus baru DPD HKTI Kepri periode 2026–2031 dipimpin oleh Nyanyang Haris Pratamura.
HKTI Diminta Aktif Serap Aspirasi Petani
Selain memperkuat ketahanan pangan, Sudaryono juga meminta HKTI aktif menyerap aspirasi petani dan menjadi wadah advokasi terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Menurut dia, berbagai kendala yang dihadapi petani harus cepat diketahui agar solusi bisa segera dirumuskan.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya,” kata Sudaryono.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran, terutama pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sektor pertanian, kata dia, tetap menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional.
Berbagai kebutuhan petani seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi, hingga peningkatan produktivitas lahan menjadi perhatian pemerintah.
HKTI Kepri Fokus pada Komoditas Strategis
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kepengurusan baru akan fokus mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Nyanyang, Kepri tetap memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor pertanian meskipun memiliki tantangan sebagai wilayah kepulauan.
Karena itu, HKTI Kepri akan mendorong pengembangan komoditas strategis yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah komoditas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti sayur-mayur, telur, ayam, dan komoditas hortikultura lainnya.
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, program tersebut akan diselaraskan dengan agenda pemerintah lainnya, seperti Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Tantangan Pertanian di Wilayah Kepulauan
Nyanyang menilai tantangan sektor pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya soal produksi.
Masalah ketersediaan pupuk, akses pasar, hingga biaya distribusi yang tinggi masih menjadi tantangan besar bagi petani.
Menurutnya, karakter geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat biaya logistik menjadi salah satu tantangan utama.
Karena itu, HKTI Kepri berkomitmen memperkuat pendampingan, advokasi, dan kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Nyanyang.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
