JAKARTA – [GT]-Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mempercepat penanganan kapal tanker berbendera Malaysia MT Silver Sincere yang tenggelam di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencegah kerugian negara akibat pencemaran lingkungan, mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan pelayaran, sekaligus memperkuat penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan MT Silver Sincere yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dan dihadiri jajaran Kemenko Polkam bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, TNI Angkatan Laut, KNKT, Bakamla, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilaksanakan pada 8 Juni 2026 di Kantor Kemenko Polkam dan peninjauan lapangan di Perairan Karang Galang, Kabupaten Bintan, pada 23 Juni 2026. Forum ini bertujuan menyatukan langkah seluruh instansi agar proses penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menegaskan bahwa penanganan MT Silver Sincere menjadi kasus pertama yang dikoordinasikan secara komprehensif sebagai model nasional dalam penyelesaian kapal asing yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengangkatan bangkai kapal, tetapi juga membangun sistem koordinasi lintas sektor yang dapat menjadi acuan dalam menghadapi kasus serupa pada masa mendatang. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kerugian negara akibat pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut, terganggunya infrastruktur bawah laut, maupun hambatan terhadap jalur pelayaran internasional.
“Yang paling utama adalah segera menghentikan dan mencegah dampak negatif akibat tenggelamnya kapal ini. Oleh karena itu, peran koordinatif menjadi sangat penting karena tata kelola keamanan laut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan efektif,” tegas Purwito.
Ia menjelaskan, MT Silver Sincere merupakan kapal berbendera Malaysia yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia. Karena itu, seluruh proses penanganannya wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Purwito mengatakan, sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, pemerintah harus hadir secara nyata dalam menegakkan kewibawaan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Negara juga berkewajiban memastikan tidak ada kerugian yang ditanggung Indonesia akibat tindakan maupun kelalaian pihak asing.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, kapal tanker MT Silver Sincere tenggelam pada 12 Januari 2025 saat mengangkut sekitar 1.000 ton waste oil (limbah minyak) di perairan Kabupaten Bintan. Verifikasi Pushidrosal memastikan lokasi tenggelam kapal berada di wilayah perairan Indonesia.
Setelah beberapa kali survei dilakukan, bangkai kapal akhirnya ditemukan pada Maret 2025. Hasil survei menunjukkan posisi kapal telah bergeser sekitar 13 mil laut dari titik awal tenggelam, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan navigasi pelayaran dan keberadaan infrastruktur bawah laut.
Selain aspek keselamatan pelayaran, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tenggelamnya kapal tersebut.
Dalam rapat itu, Guru Besar Bidang Akuntansi Sosial dan Lingkungan Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D., dari Tim SAE Energy Consulting memaparkan hasil kajian berdasarkan 14 periode pengamatan menggunakan citra satelit Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR).
Hasil analisis menunjukkan indikasi kuat terjadinya tumpahan waste oil yang mengakibatkan pencemaran laut, kerusakan permukaan dasar laut akibat bergesernya bangkai kapal, terganggunya ekosistem pesisir, menurunnya kualitas wilayah tangkapan ikan, hingga potensi ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan di kawasan Kepulauan Riau.
Temuan tersebut semakin memperkuat urgensi percepatan pengangkatan bangkai kapal guna mencegah meluasnya dampak pencemaran lingkungan, menjaga keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, serta menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa mendatang.
Purwito menegaskan bahwa penyelesaian kasus MT Silver Sincere membutuhkan sinergi yang kuat antarkementerian dan lembaga. Seluruh tahapan penanganan harus dilakukan secara cepat, terpadu, transparan, dan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Forum rapat ini bertujuan menyelaraskan langkah seluruh kementerian dan lembaga agar penanganan kasus MT Silver Sincere dapat diselesaikan secara cepat, terukur, sesuai ketentuan hukum, dan mengutamakan kepentingan nasional. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus serupa pada masa mendatang,” ujarnya.
Di akhir rapat, Kemenko Polkam menegaskan akan terus mengawal proses percepatan penyelesaian kasus MT Silver Sincere bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait melalui penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan hidup, serta pengamanan wilayah laut Indonesia.
Pemerintah berharap penanganan MT Silver Sincere dapat menjadi benchmark nasional dalam menghadapi kasus kapal asing yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Indonesia. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan maritim, melindungi ekosistem laut, menjamin keselamatan pelayaran, serta mengamankan kepentingan nasional Indonesia di tengah meningkatnya aktivitas pelayaran internasional.
