Batam, [GT] – Kepala BP2MI Benny Ramdhani, merespon terkait kabar adanya oknum penyidik yang disinyalir sering ketemu dengan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam, Kepri, belum lama ini.
Benny mengaku, berang sekaligus kecewa atas kabar tersebut, lantaran isu ini tengah disorot publik dan aktifis HAM Batam.
Menurutnya, pertemuan antara aparat penegak hukum (APH) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan mafia TPPO melecehkan negara, yang terus berupaya memberantas aksi kejahatan tersebut.
Apalagi Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Satuan Tugas untuk fokus dan tegas supaya mencegah hal tu berulang. Namun dari info dilapangan, tidak sesuai arahan dan instruksi.
“Itu kan tak etis lah dan seakan mencari keuntungan. Dimana harga diri seorang penegak hukum malah asik duduk diwarung kopi alias kongkow sama pelaku sindikat perdagangan dan tidak melakukan intruksi Presiden untuk memerangi perdagangan manusia,” katanya, saat dihubungi, Senin (20/5/2024) siang.
Benny menegaskan, pihaknya sangat berharap banyak kepada APH yang melakukan penyidikan kasus TPPO dan mencegah sindikat mencari mangsa. Ia pun berharap seluruh element masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam mencegah pengiriman pekerja ke luar negeri tanpa prosedur.
“Saya meminta kepada awak media, masyarakat yang melihat mendengar bisa merekam serta mendokumentasikan pertemuan siluman agar segera melaporkan ke BP2PMI atau kirim langsung ke Istana Presiden laporan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, ketidakseriusan aparat dalam memberantas TPPO, dilaporkan oleh Aktivis HAM sekaligus Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), Chrisanctus Paschalis Saturnus.
Hanya saja, laporan ke Bidang Propam Polda Kepri terkait ada dugaan oknum penyidik PPA kerap berjumpa dengan orang yang mengendalikan atau mengatur perjalanan calon PMI sampai Batam dan Malaysia tidak mujarab.
Laporan ini dinilai tidak cukup bukti, Pria yang akrab disapa Romo Paschal menegaskan, pihaknya tidak akan mundur. Ia akan terus memperjuangkan agar kedepan nasib pekerja Migran Indonesia dapat berubah lebih baik.
“Tapi kami tidak akan berhenti. Dalam minggu ini kami akan laporkan ke Kapolri soal ini termasuk kerja Propam Polda Kepri yang perlu ditinjau dan dievaluasi!,” tegasnya.(Rid)
