Batam, [GT] – Curah hujan yang turun dengan intensitas sedang hingga lebat kembali memicu banjir di sejumlah kawasan di Batam. Genangan air dilaporkan muncul dalam waktu singkat, bahkan di wilayah yang sebelumnya jarang terdampak.
Di beberapa titik lain, warga juga mengkhawatirkan potensi longsor menyusul maraknya aktivitas pemotongan dan penimbunan lahan atau cut and fill. Perubahan bentang alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai ikut memperparah kondisi.
Lahan-lahan yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi area terbuka dengan kontur tanah merah yang rawan tergerus. Saat hujan turun, air tidak lagi terserap optimal, melainkan mengalir deras ke permukiman warga.
Sejumlah warga mengaku cemas setiap kali hujan mengguyur. Selain banjir yang datang tiba-tiba, ancaman longsor di sekitar area perbukitan dan proyek pembukaan lahan juga menjadi momok.
“Kalau hujan deras, air langsung keruh dan arusnya kuat. Kami khawatir bukan cuma banjir, tapi juga longsor,” ujar seorang warga Penuin, Batam.
Adi warga lainnya mengaku, khawatir saat melintas Laluan Madani bila hujan turun. Mengingat disekitar lokasi sering diterjang genangan air yang cukup tinggi.
“Bila pulang kerja turun hujan, selalu was-was saat melintas di simpang jam (Laluan Madani) lantaran kerap banjir. Genangan air cukup tinggi, padahal drainase cukup luas terlihat. Mukin karena hutan gundul akibat pematangan lahan dan kerusakan lingkungan sekitar,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Fenomena ini memicu sorotan terhadap pengawasan aktivitas cut and fill yang diduga belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum didesak untuk bertindak tegas terhadap kegiatan pematangan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan.
Pengamat tata ruang menilai, penataan lahan tanpa perencanaan drainase dan sistem pengendalian air yang memadai berisiko besar bagi kawasan sekitar. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga potensi kerugian sosial dan ekonomi masyarakat.
Masyarakat berharap adanya respon cepat dan langkah konkret dari pihak berwenang. Penertiban, evaluasi perizinan, hingga penegakan hukum dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang. Warga meminta, pembangunan seharusnya tidak mengorbankan keselamatan dan kenyamanan hidup.(Nca)
