Batam, [GT] – Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Batam, Senin (26/8/24). Masa aksi tersebut, datang dengan membawa sejumlah tuntutan.
Mahasiswa yang datang juga terlihat membawa poster atau spanduk bertuliskan narasi kritikan terhadap pemerintah daerah dan DPRD Batam. Mereka juga membawa pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.
Pantauan dilokasi, mahasiswa yang berkumpul terlihat dari GMKI, BEM Poltek Batam, Umrah dan Cipayung. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi dan mengawal putusan MK, hingga mendesak DPR membatalkan revisi UU Pilkada.
Terdengar dari pengeras suara, orator menyampaikan aspirasinya, terkait sumpah mahasiswa diikuti dengan sejumlah tuntutan, agar mengawal demokrasi dan melindungi konstitusi dari Batam, Kepri.
“Mendesak DPR dan Pemerintah untuk membatalkan rencana Revisi UU PILKADA dan mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 & Nomor 70/PUU-XXII/2024. Mendukung KPU untuk segera membuat PKPU berdasarkan putusan MK serta mendesak pemerintah dan DPR untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi negeri ini,” teriakan, orator aksi.
Ketua BEM PoliBatam Respati Hadinata mengatakan, mahasiswa senantiasa menolak peraturan yang membikin kemunduran demokrasi. Pancasila sudah mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya saja ada kepentingan dan ambisi yang seolah merusak demokrasi.
Menurutnya, Republik Indonesia sudah disatukan dengan proses kemerdekaan. Mahasiswa Batam, yang notabene daerah Melayu dengan tegas menolak Raja Jawa dari Solo seperti yang disebutkan oleh Menteri ESDM Bahlil.
“Tidak ada lagi namanya Raja Jawa, Raja Timur dan Raja Sumatera, sejarah kita telah mencatat Indonesia telah menjadi Republik yang demokrasi. Kami keberatan dengan pernyataan Ketum Partai Golkar yang baru terpilih secara aklamasi Bahlil Lahadahlia diacara pelantikan,” ujarnya.
Ketua DPRD Batam Nuryanto yang sempat menemui mahasiswa mengatakan, dirinya sangat mendukung proses demokrasi dalam menyampaikan aspirasi dengan aksi damai. Tuntutan para mahasiswa Batam juga sangat relevan untuk diteruskan.
“Yang disampaikan Menteri Bahlil terkesan halu dan ngawur, mungkin konteksnya itu berbeda. Tapi kita tidak mengenal lagi raja dalam struktur pemerintah bernegara. Maka dari itu pernyataan Ketum Partai Golkar dalam Munas di Jakarta terkesan rancu,” katanya.
Meski tidak didampingi oleh anggota DPRD Batam lainnya, Nuryanto memastikan, notulen atas pertemuan ini akan segera disampaikan ke pimpinan pusat agar didengar untuk diperjuangkan.
“Aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa akan segera disampaikan dan diteruskan ke pusat tingkat pusat. Apalagi aspirasi memperjuangkan hak dasar rakyat dalam menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi, tuturnya.
Jalanya aksi awalnya sempat sedikit tegang, lantaran para peserta tidak diizinkan masuk ke dalam halaman Kantor DPRD Batam. Suasana dapat dikendalikan oleh petugas Kepolisian dan Satpol PP setelah ketua DPRD Batam bersedia mendengar aspirasi.(wte)
Sumber : wartaekonomi.co.id
