DAERAH  

QRIS Aja, Bisa?

Mendorong Perekonomian Lewat Kebijakan Sistem Pembayaran Non Tunai

GARTTA
Salah satu marcent di Sekupang, Batam saat melayani pembayaran dengan QRIS.(GRTT/Pca)
Share

Batam, [GT] – Kini siapa yang tidak familiar bertransaksi dengan sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dari Bank Indonesia yang berhasil menyatukan sejumlah sistem pembayaran digital dalam satu genggaman.

Metode transaksi keuangan seprti ini, agaknya tak pernah terpikirkan oleh pengelola rumah makan atau toko produk UMKM di pasar dan Bandara atau Pelabuhan serta warung kelontong di rumah toko (Ruko). Tapi kini, pembayaran lintas negara bukan lagi monopoli kartu kredit atau dompet digital internasional yang berbasis di Amerika atau Eropa.

Advertisement

Bahkan negeri paman Sam, kini terkesan mulai merasa keberatan dengan keberadaan QRIS untuk dapat dipergunakan lintas negara. Belum lama ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan secara terbuka keberatanya, lantaran dirasa dapat menyaingi MasterCard atau Visa milik mereka.

Sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada Agustus 2019, QRIS telah menjadi sistem pembayaran standar nasional yang berhasil menyatukan pelbagai metode transaksi dengan platform digital secara efektif dan efisien. Jumlah transaksi dan nominal juga terus meningkat setiap tahun.

Menjangkau Penggerak Ekonomi Mikro

Ada sepenggal kisah tentang transaksi dengan QRIS, dari Rianti pengelola rumah makan di sekitar Pelabuhan Batam Center, Batam, yang telah mengikuti program BI Kepri. Kata dia, suara turis dengan logat british selalu terdengan saat berkata QR saja boleh setiap kali ingin melakukan pembayaran di kasir.

GARTTA
Ilustrasi penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran digital.(GRTT/Ist)

“Kebanyakan warga Singapura dan Malaysia yang baru saja menyeberang dengan kapal feri dari Johor Bahru atau Harberfront. Mereka biasa membuka aplikasi DuitNow di ponsel untuk memindai stiker QRIS di meja kasir, transaksi dengan mudah seakan sekedip mata,” katanya, dua pekan lalu.

Dalam perkembangan zaman dari segi teknologi dan ekonomi digital, kebijakan sistem pembayaran QRIS mungkin hanya potongan kecil dari revolusi besar.

Namun, bagi jutaan pelaku UMKM di perbatasan negara, seperti QRIS Cross Border adalah harapan agar mereka tak lagi tertinggal, agar dagangannya bisa bersaing, produknya bisa dipasarkan secara regional supaya masa depan tak melulu milik mereka yang besar dan kuat.

Perubahan Senyap di Pasar Tradisional

Cerita lainnya terdengar dari sudut pasar tradisional yang riuh di pinggiran Kota Batam, Ibu Siti, 52 tahun, menyusun dagangannya sejak pukul lima pagi. Cabai, tomat, bawang, dan daun sop tertata rapi di atas meja kayu.

Penggunaan QRIS di pasar tradisional.(GRTT/Ist)

Seorang pembeli mendekat, memilih beberapa kantong, dan dengan senyum, mengarahkan kamera ponsel ke stiker kecil di sisi meja, QRIS kode batang berwarna hitam putih yang kini menjadi teman setia para pedagang kecil.

“Saya dulu gaptek, mana lah mengerti beginian. Tapi anak sulung saya yang ajarin menggunakan dan menerima saldo dengan QRIS, katanya biar kekinian.” ujar Ibu Siti sambil tertawa kecil.

QRIS, atau Quick Response Code Indonesian Standard, bukan sekadar alat pembayaran digital. Di tangan pelaku UMKM seperti Ibu Siti, QRIS menjadi pintu menuju inklusi keuangan yang selama ini hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar yang berkantor di gedung pencakar langit.

“Dulu saya cuma nyimpen duit di kaleng biskuit. Sekarang langsung masuk ke rekening, bisa saya pantau lewat HP,” ujar Bu Siti sambil tersenyum.

Mendorong UMKM Naik Kelas

Menurut riset dari Lembaga Demografi UI, penggunaan QRIS meningkatkan potensi pendapatan UMKM sebesar 8–15 persen karena mempercepat transaksi dan menjangkau konsumen milenial yang lebih suka cashless. QRIS juga membantu pelaku usaha kecil untuk bisa mengakses layanan keuangan formal seperti kredit usaha rakyat (KUR).

“Dengan QRIS, saya nggak perlu repot cari kembalian. Semua tercatat otomatis. Malah sekarang bisa pinjam ke bank karena ada histori transaksi,” jelas Pizan, penjual ayam goreng di Botania Batam Kota yang menerima pembayaran lewat dompet digital.

Salah satu pedagang kuliner di Botania Batam Kota sudah menerima pembayaran QRIS, MJumat (7/11/25).(GRTT/Pca)

Diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 2019, QRIS kini sudah digunakan oleh lebih dari 30 juta merchant di seluruh Indonesia per akhir 2024. Angka tersebut tumbuh pesat dari hanya 3,6 juta merchant di tahun pertama.

Sekitar 90 persen pengguna QRIS berasal dari sektor UMKM, menandai sebuah lompatan digital yang mengejutkan dari sektor yang sebelumnya identik dengan uang tunai dan catatan manual.

Bukan Sekadar Alat Bayar

Lebih dari sekadar alat transaksi, QRIS juga mengubah cara masyarakat melihat uang dan bertransaksi. Anak muda kini bisa beli kopi di warung atau gorengan di pinggir jalan tanpa uang tunai. Pedagang kecil bisa ikut festival digital, membuka jalan kolaborasi dengan e-commerce, dan bahkan mendapat akses pendanaan dari fintech.

Namun, tantangan tetap ada. Masih banyak daerah yang kesulitan sinyal, pelaku usaha lansia yang butuh pendampingan, dan konsumen yang khawatir soal keamanan data.

“Tapi ini proses. Sama seperti dulu waktu orang takut pakai ATM, kuncinya edukasi dan kesabaran,” kata Andi Siregar, pegiat literasi digital dari komunitas Sahabat UMKM belum lama ini.

Transaksi QRIS Terus Tumbuh Mendorong Ekonomi

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga September 2025, nilai transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kepri mencapai Rp 7,7 triliun, melonjak 140,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 4,14 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, terlihat sumringa saat menyampaikan paparan dalam ajang Kepri Economic Forum 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure Batam Center, Selasa (4/11/25).

Kepala BI Kepri Ronny Widijarto memberi pemaparan.(dok.BI Kepri))

Rony Widijarto, menyampaikan, pencapaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepri semakin terbiasa dengan ekosistem pembayaran digital yang efisien dan aman. Kepri sebagai daerah perbatasan menjadi yang terdepan dalam edukasi dan sosialisasi kebijakan sistem pembayaran QRIS.

“Pertumbuhan ini membuktikan semakin kuatnya adopsi digitalisasi pembayaran di masyarakat Kepri, khususnya pada sektor UMKM, ritel, dan layanan publik,” jelasnya.

BI mencatatkan, volume transaksi QRIS di Kepri juga meningkat tajam menjadi 64,94 juta transaksi, atau tumbuh 181,93 persen secara tahunan (year on year). Angka ini menegaskan bahwa masyarakat Kepri kini semakin melek digital dan mulai meninggalkan cara transaksi konvensional yang kuno.

Secara nasional, kata Ronny, BI mencatat volume transaksi QRIS mencapai 10,16 miliar transaksi dengan nilai Rp 959,67 triliun hingga September 2025. Meski demikian, laju pertumbuhan di Kepri jauh melampaui rata-rata nasional, menandakan adanya lonjakan adopsi digital di provinsi kepulauan tersebut.

Seminar dan dialog Kepri Economic Forum 2025 di Gran Marciure Hotel Batam.(GRTT/Pca)

Melonjaknya penggunaan QRIS, diakui Ronny, tak lepas dari perluasan akseptasi di berbagai sektor ekonomi, seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, serta kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha mikro.

Peningkatan penggunaan QRIS juga memperkuat inklusi keuangan digital, terutama bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau layanan perbankan konvensional.

QRIS Menggerek Penghargaan Inovasi Bergengsi

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memaparkan, berbagai inovasi daerah Kota Batam dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah yang menjalankan kebijakan sistem pembayaran non tunai.

GARTTA
Wali Kota Batam Ex-Officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad saat ditemui di Batam, Kamis (21/7/25).(GRTT/Pca)

Amsakar menjelaskan, dua sektor yang menjadi perhatian utama, yakni peningkatan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik serta optimalisasi kebijakan sistem pembayaran pajak daerah secara non tunai.
Dari kedua sektor tersebut, lahirlah dua inovasi unggulan Kota Batam yang kini masuk nominasi IGA 2025.

Inovasi pertama adalah AKSARA (Aktivitas Kreasi Sains Asik Ramah Anak), gagasan dari SMP Negeri 3 Batam yang menyesuaikan pola belajar anak dengan kebutuhan psikologis sesuai usia mereka dan terbukti mampu meningkatkan capaian skor rapor pendidikan nasional.

“Sementara inovasi kedua adalah POS PBB 2.0, transformasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis QRIS yang berhasil meningkatkan efektivitas transaksi dan pendapatan asli daerah secara signifikan,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/25).

Kadisperindag Kota Batam Gustian Riau saat menunjukan QR code metode non tunai.(GRTT/Pca)

Melalui ajang IGA 2025, Wali Kota Batam menegaskan komitmennya menjadikan inovasi sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bank Indonesia dan pemerintah daerah kini juga terus mendorong program digitalisasi pasar lewat edukasi QRIS, bahkan menyasar pedagang keliling dan PKL. Batam, menjadi salah satu kota yang aktif mengadakan pelatihan gratis dan memberikan insentif bagi UMKM yang go digital.(Pca)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *