Jakarta, [GT] – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 18-19 Agustus 2026. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility tetap 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen.
Keputusan tersebut diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, terutama akibat meningkatnya tensi perang di Timur Tengah yang kembali mendorong kenaikan harga minyak dan sejumlah komoditas dunia.
BI menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
Di sisi lain, bank sentral tetap mempertahankan arah kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor riil.
Gubernur Bank Indonesia juga terus memperluas berbagai insentif untuk menarik aliran modal asing, memperkuat likuiditas perbankan, serta memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing.
Salah satu kebijakan yang diperluas adalah transaksi underlying untuk instrumen swap lindung nilai. Kebijakan yang sebelumnya hanya mencakup portfolio inflows kini diperluas hingga pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment (FDI).
Perluasan tersebut berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan FDI yang masuk sejak 1 Juli 2026.
Di sektor makroprudensial, BI juga mempersiapkan penerapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) mulai 1 September 2026.
Selanjutnya, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) akan berlaku mulai 1 Oktober 2026 untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan.
Rupiah Menguat
Di tengah tekanan global, Rupiah justru menunjukkan penguatan. Pada 18 Agustus 2026, nilai tukar Rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS, menguat 0,78 persen dibandingkan posisi akhir Juli.
BI memperkuat stabilisasi melalui berbagai instrumen, termasuk transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
Insentif Swap Jual Lindung Nilai juga dinaikkan menjadi 12,5 persen, sementara insentif DNDF Jual Lindung Nilai ditetapkan 15 persen.
BI memperkirakan nilai tukar Rupiah ke depan tetap stabil seiring penguatan strategi stabilisasi dan meningkatnya upaya menarik investasi asing.
Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh
Dari sisi ekonomi domestik, pertumbuhan Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut memang melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, namun BI menilai momentum pertumbuhan masih terjaga.
Pertumbuhan terutama ditopang stimulus fiskal, peningkatan konsumsi pemerintah, pembayaran gaji ke-13, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
BI memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tumbuh dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.
Inflasi Turun, Cadangan Devisa Tembus US$145,3 Miliar
Kabar positif juga datang dari inflasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen yoy, turun dari 3,34 persen pada bulan sebelumnya.
Inflasi inti berada di level 2,76 persen, sementara inflasi volatile food turun menjadi 2,52 persen.
Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 mencapai US$145,3 miliar. Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai masih berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Kredit Perbankan Makin Kencang
Sektor perbankan juga menunjukkan perkembangan positif. Kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan Juni sebesar 12,67 persen.
Hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun.
Di tengah ekspansi kredit tersebut, ketahanan perbankan tetap terjaga. Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level tinggi 23,70 persen pada Juni 2026.
Sementara rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Transaksi QRIS Makin Meledak
Perkembangan paling mencolok terlihat dari sektor ekonomi digital. Volume transaksi pembayaran digital pada Juli 2026 mencapai 5,50 miliar transaksi, tumbuh 28,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transaksi QRIS bahkan mencatat pertumbuhan jauh lebih tinggi, yakni 82,42 persen yoy, seiring semakin luasnya penggunaan QRIS oleh masyarakat dan merchant.
Transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh 24,25 persen, sedangkan transaksi internet meningkat 9,39 persen.
Sementara itu, transaksi BI-FAST mencapai 546 juta transaksi dengan nilai Rp1.355 triliun.
Pertumbuhan ekonomi digital tersebut akan terus didorong BI melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
BI juga mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2026 serta mempersiapkan perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000 yang mulai berlaku 1 Oktober 2026.
Dengan kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran, BI optimistis stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tengah tekanan global.(*)
