Batam, [GT] – Hari Anak Nasional yang diperingati dua hari lalu di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan kita atas predikat kota layak anak yang diperoleh beberapa waktu lalu. Mengingat sejumlah kasus mencolok yang melibatkan anak di bawah umur masih cukup tinggi terjadi.
Hitung saja dari kasus persetubuhan dengan korban anak, kekerasan terhadap anak dan TPPO yang melibatkan anak masih tinggi, Polda Kepri mencatat ada 118 korban dan tersangka dalam 109 kasus yang ditangani hingga Juni 2026.
Sejumlah sorotan tajam datang dari aktivis maupun pemerhati anak yang gerah melihat banyaknya kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Pemerhati Anak Kepulauan Riau, Erry Syahrial, menilai tingginya angka tersebut menjadi indikator bahwa upaya perlindungan anak masih perlu diperkuat.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi adalah belum optimalnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat.
Ada juga dari aktivis migran dan kemanusiaan Romo Paschal menilai, maraknya kasus kekerasan anak seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau masih banyak kasus kekerasan anak seperti ini, maka muncul pertanyaan dari masyarakat, masih relevankah Batam disebut sebagai Kota Layak Anak? Bagaimana pengawasan yang dilakukan? Dan bagaimana indikator sebuah kota bisa dinobatkan sebagai kota yang ramah dan layak bagi anak,” katanya, belum lama ini.
Pria yang juga vokal menentang praktik pengiriman PMI ilegal ini juga menyoroti momentum peringatan Hari Anak Nasional yang baru saja berlangsung. Menurutnya, peringatan tersebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi refleksi bersama terhadap kondisi perlindungan anak yang sesungguhnya di lapangan.
“Jangan sampai kita merayakan Hari Anak Nasional secara besar-besaran, tetapi di sisi lain masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Ini harus menjadi bahan introspeksi bersama,” tegasnya.
Romo Paschal mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, sekolah hingga masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak agar kasus serupa tidak terus berulang.
