Batam, [GT] – Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita menyatakan komitmen untuk melakukan pemberantasan praktik penyeludupan PMI ilegal ke Malaysia dan Singapura.
Kepolisian RI (Polri) juga ikut mengawasi dan menindak penyelundupan pekerja ke luar negeri non prosedural. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo, apalagi Kota Batam sebagai lokasi transit praktik tersebut yang butuh mendapat pengawasan lebih.
Aparat Penegak Hukum (APH) tak henti-hentinya melakukan pencegahan praktik tersebut yang modusnya kian beragam. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, ada puluhan kasus penindakan PMI ilegal yang dilakukan selama tahun 2024. Namun, praktik tersebut tak pernah pudar, tapi cendrung berulang.
Bahkan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sempat meninjau langsung rute dan penindakan pengiriman PMI ilegal melalui jalur resmi di Pelabuhan penyebrangan Internasional. Saat itu, Ia berpesan bila mengetahui aktor dibalik penyelundupan untuk memberi informasi keadanya.
“Bagi temen-temen media, dan warga yang tahu atas tindakan kriminal tersebut untuk melapor ke petugas keamanan terdekat atau langsung ke kontak saya,” ujarnya, saat meninjau alur penyeludupan di Batam.
Aktivis HAM dan anti TPPO Kota Batam juga tak henti-hentinya menyuarakan agar aparat pemberantasan aksi penyelundupan manusia yang masuk unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar diproses hukum maksimal.
Saat rilis capaian akhir tahun, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimasyah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terjerat oleh sindikat TPPO yang mengincar warga untuk di jadikan korban sebagai PMI ilegal ke luar negeri.
Alumni AKPOL ’89 ini juga menegaskan, kepada personil jajaran untuk tidak terlibat aksi pengiriman pekerja dan serius dalam penindakan memberantas praktik tersebut.
“Daerah kita ini merupakan etalase negeri ini yang harus mendapat pengawasan lebih. Dari kejahatan transnasional dan juga penyelundupan barang ilegal ke Indoneaia melalui Batam,” katanya, Senin (20/12/24).
Baru-baru ini, personil Polsek KKP Batam juga dikabarkan mengamankan sejumlah orang yang terduga mengakomodir keberangkatan beberapa calon PMI ke Malaysia tanpa prosedur lengkap.
Modusnya, para terduga pelaku yang merupakan krew kapal penyebrangan Batam-Malaysia kedapatan ikut menyebrangkan pekerja non prosedural. Bahkan informasi dilapangan, yang bersangkutan mampu mengkoordinasikan agar calon PMI ilegal bisa menyebrang ke negeri jiran tanpa hambatan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam AKP Yuhendri membenarkan upaya penindakan tersebut. Saat penindakan ada krew kapal yang diamankan, diduga terlibat praktik tersebut.
Hanya saja, dalam penyidikan sejumlah orang yang diamankan berinisial S dinyatakan tidak terbukti melakukan upaya membantu atau terlibat aksi pengiriman pekerja non prosedural ke luar negeri. Dia juga merinci, telah melakukan 8 penindakan dengan 7 tersangka TPPO selama menjabat.
“Iya benar, ada kita amankan oknum krew kapal yang diketahui sebagai chip officer awalnya diduga terlibat pengiriman tersebut. Tetapi yang bersangkutan kemudian kita lepas, lantaran tidak terbukti melakukan atau terlibat aksi itu. Bila terus kita tahan, akan menimbukan masalah,” ujarnya, melalui sambungan telephone.
Kendati demikian, kasus serupa pernah terjadi beberapa waktu lalu, Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan oknum pegawai BP Batam yang bertugas di Pelabuhan Batam Center terlibat pengiriman pekerja migran non prosedural yang diproses hukum sesuai ketentuan.
Masyarakat juga berharap, penindakan aksi TPPO hingga ke akarnya dan menjerat aktor dibalik pengiriman pekerja migran ke luar negeri secara non prosedural. (*)
