Batam, [GT] — Di tengah derasnya arus migrasi yang terus membanjiri Batam, Pemerintah Kota tak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan dampak sosial, terutama di sektor ketenagakerjaan.
Wali Kota Batam, yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa salah satu strategi utama adalah memperkuat pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
“Kalau berbicara ikhtiar, pemerintah kota punya tiga upaya utama. Salah satunya adalah memberikan pelatihan tenaga kerja yang terarah dan sesuai kebutuhan pasar,” ujar Amsakar, usai peringatan hari Buruh belum lama ini.
Ia menegaskan, pelatihan yang diberikan bukan sekadar formalitas. Pada tahun anggaran 2022, anggaran pelatihan kerja mencapai sekitar Rp39,5 miliar.
Hasilnya pun melampaui target. Dari target serapan tenaga kerja sebesar 54 persen, realisasi justru menembus hingga 93 persen.
“Artinya, lulusan pelatihan kita ini terserap di dunia kerja jauh di atas target. Ini menunjukkan program kita berjalan efektif,” jelasnya.
Namun, tingginya angka migrasi menjadi tantangan besar yang sulit dibendung. Setiap tahun, ribuan pendatang baru terus masuk ke Batam, bahkan dalam waktu singkat langsung tercatat sebagai penduduk.
“Masalahnya, yang datang ke Batam ini sangat banyak. Ada tambahan sekitar 7.000 orang. Mereka datang, menetap, dan dalam enam bulan sudah tercatat sebagai warga. Kalau belum bekerja, otomatis menambah angka pengangguran,” kata Amsakar.
Berdasarkan data nasional, Batam bahkan masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, setelah Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
Kondisi ini membuat upaya pemerintah dalam menekan pengangguran menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, pelatihan kerja dinilai berhasil meningkatkan serapan tenaga kerja lokal.
Namun di sisi lain, gelombang pendatang baru terus menambah beban. Karena itu, Amsakar menekankan pentingnya kebijakan berbasis data yang akurat dalam membaca dinamika demografi.
“Kita harus bicara dengan data, bukan asumsi. Dinamika migrasi ini harus kita kelola dengan serius agar kebijakan yang kita ambil tepat sasaran,” tegasnya.
Selain pelatihan, Pemko Batam juga mengambil langkah lain dengan mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kami sudah dua kali bertemu dengan HRD perusahaan. Kami minta agar tenaga kerja lokal diberikan perhatian lebih,” ungkapnya.
Dinas Tenaga Kerja juga telah dilibatkan aktif dalam memperkuat kebijakan tersebut, termasuk sosialisasi dan koordinasi dengan dunia usaha.
Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luar daerah agar mempertimbangkan kesiapan sebelum datang ke Batam.
Langkah ini dinilai penting untuk menyeimbangkan antara peluang kerja dan laju kedatangan penduduk baru, sehingga tidak menimbulkan tekanan sosial yang lebih besar di masa depan.(Nca)
