Batam, [GT] – Tekanan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkat. Pada Mei 2026, inflasi tahunan Kepri tercatat mencapai 3,92 persen (year on year/yoy), naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,06 persen dan melampaui angka inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kepri kini menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi keempat di Sumatera setelah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Kondisi tersebut mencerminkan masih kuatnya tekanan harga, terutama dari kelompok bahan pangan.
Secara bulanan, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen (month to month/mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,43 persen.
Kenaikan harga terjadi di seluruh daerah penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri. Kabupaten Karimun mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,63 persen, disusul Kota Tanjungpinang 0,59 persen dan Kota Batam 0,33 persen.
Penyumbang terbesar inflasi Mei berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami kenaikan 1,27 persen dengan andil 0,37 persen terhadap inflasi bulanan.
Meningkatnya harga cabai merah, tomat, sawi hijau dan ketimun menjadi pemicu utama. Kenaikan harga komoditas hortikultura tersebut terjadi setelah berakhirnya musim panen raya di sejumlah sentra produksi di wilayah Sumatera bagian utara yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan pangan Kepri.
Selain pangan, kelompok transportasi juga turut menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen. Tekanan pada sektor ini dipengaruhi dampak kenaikan harga energi global yang mulai tercermin pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta meningkatnya biaya distribusi barang.
Di tengah kenaikan harga pangan dan transportasi, inflasi Kepri mendapat sedikit penahan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 1,35 persen.
Penurunan harga emas perhiasan menjadi faktor utama penyebab deflasi pada kelompok tersebut. Koreksi harga emas global terjadi seiring perubahan preferensi investor yang mulai mengalihkan dana ke instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil lebih tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pengendalian inflasi menjadi fokus utama yang terus diperkuat melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kepri.
Menurut Rony, berbagai langkah pengendalian telah dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), mulai dari operasi pasar, pasar murah, edukasi inflasi kepada masyarakat hingga penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan pangan.
“Sinergi dan kolaborasi TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah berbagai tantangan global,” ujar Rony Widijarto.
Memasuki Juni 2026, Bank Indonesia mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.
Salah satunya adalah prakiraan fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diprediksi berlangsung hingga semester II 2026. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan pasokan pangan.
Selain itu, kenaikan harga energi global juga menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tarif transportasi, biaya logistik, serta harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat.
Risiko lainnya berasal dari berakhirnya musim panen di sejumlah daerah pemasok hortikultura yang dapat memicu kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan mendatang.
Meski sejumlah risiko masih membayangi, Bank Indonesia optimistis inflasi Kepri hingga akhir tahun dapat dijaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Optimisme tersebut didukung oleh berbagai program penguatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, kerja sama antar daerah, serta koordinasi intensif TPID dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Dengan langkah tersebut, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.(*)
