Gegernya dunia persepakbolaan Indonesia, bahkan dunia, lantaran batalnya Indonesia jadi tuan rumah, seiring dengan gaduhnya dunia perpolitikan nasional dengan terungkapnya siapa master-mind gagalnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Gubernur Koster dan Gubernur Ganjar tidak mungkin bertindak atas kemauannya sendiri. Mereka berdua nampaknya bertindak atas perintah. Mereka berdua memang cuma “petugas partai”. Biang keroknya inilah yang sampai sekarang ngumpet.
Dengan bungkus jualan “semangat Bung Karno” mereka menolak kesebelasan anak-anak Israel berlaga di Piala Dunia U20. Seolah-olah heroik.
Praktisnya saja, perhelatan ini persiapannya sudah lama, sejak beberapa tahun lalu. Israel lolos sebagai peserta pun diketahui sejak tahun lalu. Tapi waktu itu tidak ada yang ribut, semua tenang-tenang saja.
Bersamaan dengan gegernya dunia persepakbolaan itu, dunia politik nasional juga diramaikan dengan tantangan parlemen terhadap Menkopolhukam. Tapi Menkopohukam kita ini ternyata bukan orang sembarangan, ia pun dengan berani hadir di Gedung DPR dan menjawab semua tantangan itu.
Buka-bukaan soal dugaan korupsi atau pencucian uang yang jumlahnya fantastis. Tiga ratus triliun rupiah lebih! Lalu diskusi panas itu menyinggung juga soal dua RUU yang selama ini terkatung-katung di DPR.
Dalam suasana yang agak panas, terkuaklah hal ihwal yang sangat penting, yaitu siapa yang menjadi biang kerok gagalnya RUU “Anti Korupsi” untuk disahkan.
Rupanya para wakil rakyat (istilah mereka sendiri: “petugas partai”) itu mesti dapat ijin dulu atau restu dari “bos”.
Menurut Bambang Pacul alias Bambang Wuryanto, supaya lancar pemerintah mesti melobi para Ketua Umum partai politik dulu.
Jadi bukan soal perdebatan sengit di Gedung Parlemen, tapi soal lobi demi tercapainya “saling pengertian” di ruang tertutup di luar Gedung Parlemen. Kalau lobinya lancar, barulah RUU itu dibawa kembali ke Gedung Parlemen untuk diketok palu, disahkan.
Para wakil rakyat, atau tepatnya “petugas partai” itu hanya tukang stempel saja. Begitulah interpretasi kita atas keterangan Bambang Pacul di rapat terbuka DPR kemarin.
Ah sudahlah, kembali ke soal siapa biang kerok batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang juga biang penghambat RUU “Anti Korupsi” itu disahkan. Jawabnya ya si “bos” parpol itu.
Begitulah menurut pengakuan mereka sendiri. Sedangkan motif “bos” parpol itu, silahkan tafsirkan sendiri. Tidak sulit khan.
“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” – Franklin D. Roosevelet
Oleh Andre Vincent Wenas ,MM,MBA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP).
