Sabtu, Februari 15, 2025
spot_img
BerandaDAERAHPemko Batam Kerap Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD, Udin: Ini Soal Marwah

Pemko Batam Kerap Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD, Udin: Ini Soal Marwah

Batam, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, menyoroti ketidakhadiran Pemko Batam dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses sejumlah Anggota Legislatif tersebut, Rabu (5/7/23). Kealpaan Pemko Batam bukan kali ini saja, namun sejumlah OPD juga kerap mangkir dalam undangan rapat  yang diagendakan oleh Komisi.

Anggota Komisi lV DPRD kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan saat rapat penyampaian hasil reses dari Pemko Batam tidak ada satupun perwakilan yang hadir. Baik itu Walikota, Wakil Walikota maupun Sekretaris Daerah (Sekda).

“Penyampaian hasil reses hendaknya dihadiri pihak Pemko, agar hasil reses juga bisa didengar langsung oleh kepala Organisaai Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, yang kami sampaikan ini adalah aspirasi masyarakat. Bukan sekali atau dua kali, Pemko sering tidak hadir dalam rapat-rapat yang diagendakan,” katanya, saat ditemui Jumat (7/7/23).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, penyampaian hasil Reses Anggota DPRD merupakan salah satu dasar untuk pembangunan kota Batam yang berkelanjutan. Karena reses itu merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Memang hadir atau tidaknya pihak Pemko Batam dalam rapat paripurna itu tidak mempengaruhi sidang paripurna tersebut. Selagi jumlah anggota Dewan yang hadir mencapai 2/3 dari jumlah Anggota DPRD kota Batam itu sudah dinyatakan korum,” ujarnya.

Namun, kata Udin, rapat penyampaian hasil reses eloknya dihadiri eksekutif, agar  permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat Batam bisa ditampung secara langsung oleh Anggota DPRD Batam. Secara teknis, hasil reses tersebut disampaikan kepada pimpinan, kemudian diparipurnakan.

“Jangan beranggapan karena ini rapat penyampaian hasil reses. OPD Pemko Batam tidak ada yang hadir. Ini soal marwah, bukan sekedar lembar undangan. Seandainya nanti ada paripurna penyampaian LKPJ Pemko Batam, tiba-tiba tidak korum, kan tidak elok juga,” terangnya.

Anggota Banggar tersebut juga memaparkan, terkait pengalokasian anggaran, hal ini tidak hanya terjadi antara DPRD dan Pemko Batam. Namun, juga terjadi antara DPRD Batam dan DPRD Provinsi Kepri. Hal itu, disinyalir karena ketidakharmonisan komunikasi Pemko Batam dan Pemprov Kepri.

“Seperti contoh ada suatu pembangunan di Kecamatan tertentu yang diusulkan oleh DPRD Batam melalui pokir. Namun, tiba-tiba sudah dikerjakan oleh Provinsi Kepri melalui pokir DPRD Kepri. Harus kita akui, kelihatan sekali, bahwa, Pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri kurang komunikasi,” tandasnya.(Dul)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

Most Popular

Recent Comments