Batam, [GT] – Komisi XIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan sejumlah mitra kerja, Jumat (3/10/25).
Agenda ini membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan harmonisasi hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, serta pengawasan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Kepri.
Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI yang beranggotakan 12 orang dari Partai Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKS memfokuskan perhatian pada beberapa isu utama.
Pertama, mengenai pelaksanaan harmonisasi hukum di wilayah Kepri. Anggota Komisi XIII menekankan pentingnya penyelarasan berbagai regulasi pusat dan daerah, mengingat posisi strategis Kepri sebagai daerah perbatasan.
Dalam rapat, pembahasan menyangkut tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya terkait pengawasan orang asing dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komisi menilai Kepri sebagai pintu gerbang internasional memiliki tantangan besar dalam mengawasi arus keluar-masuk orang asing.
Seterusnya, isu yang turut dibahas adalah pemasyarakatan, terutama mengenai pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Lapas, Rutan, LPP, dan LPKA di wilayah Kepri.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham Kepri, Aries Munandar, hadir dan menyampaikan, mengenai strategi pembinaan WBP serta upaya peningkatan layanan pemasyarakatan yang lebih humanis.
“Pembinaan yang kami lakukan tidak hanya menekankan pada aspek keamanan, tetapi juga pemberdayaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat,” ujar Aries Munandar.
Terakhir, terkait pengawasan dan penanganan permasalahan HAM di Kepri. DPR menyoroti perlunya penguatan pengawasan dan respons cepat terhadap setiap dugaan pelanggaran HAM, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah kerja institusi penegak hukum.
Kepala Bapas Tanjungpinang Jefri Purnama menerangkan, sangat baik dilakukan lintas instasi untuk menjadikan penegakan dan pembinaan berjalan serentak untuk mengawal dan melindungi HAM.
RDP ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara DPR dan instansi terkait di Kepri, sekaligus menemukan solusi konkret terhadap berbagai tantangan strategis di lapangan.(Jbe)
