Batam, [GT] – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Kepri menggelar dialog bertajuk “Kontribusi HKI dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%”, Rabu (12/3/25), di Ballroom Aston Hotel Batam.
Dialog yang dikemas dengan buka puasa bersama dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, serta Wakil Ketua Umum HKI Kepri Piters Vincent, dan dimoderatori oleh akademisi Universitas Internasional Batam (UIB), Suyono.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk peran proyek strategis nasional (PSN) di Kepri, percepatan perizinan, serta kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi arus investasi.
Salah satu pengusaha dari Kawasan Industri Wiraraja, Sony menyoroti, ada lima proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di Kepri. Seharusnya, memberikan dampak positif, namun tantangan seperti pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur, termasuk air bersih, masih menjadi kendala.
“Harus ada tim khusus yang memastikan PSN dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Air bersih misalnya, sangat dibutuhkan oleh industri,” ungkapnya, dalam sesi tanya jawab.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa Pemprov Kepri memiliki wilayah yang strategis untuk memastikan investasi yang masuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai Kepri memiliki PDB yang besar, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya. Saya dan Pak Gubernur Ansar Ahmad telah merancang berbagai terobosan terkait perizinan dan pemerataan investasi,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah lonjakan investasi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing.
“Kami akan menyiapkan tenaga kerja lebih dulu sebelum investasi masuk. Contohnya, jika Xinyi datang ke Rempang, kita sudah siapkan SDM-nya. Saya juga meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun program pelatihan terstruktur yang melibatkan SMK dan industri,” ujarnya.
Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana menilai, alur birokrasi yang selama ini dianggap masih terlalu berbelit, sehingga membuat Kepri kalah bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investasi.
“Kepri harus lebih agresif dalam menghadapi investasi yang masuk. Kita harus buktikan bahwa kita tidak kalah dari negara tetangga. Namun, selama ini birokrasi masih menjadi momok,” katanya.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk forum khusus untuk mengatasi hambatan investasi yang selama ini terjadi.
“Harus ada ruang diskusi permanen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengawal investasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10-12 persen,” tambahnya.
Acara yang diakhiri dengan buka puasa bersama anak yatim ini juga menghadirkan tausyiah dari Ustaz Zulkifli.
Dengan adanya dialog ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dapat semakin kuat dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Kepri.(Syh)
