Batam, [GT] – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan upaya pemerintah menahan inflasi di daerah kini diarahkan pada penguatan rantai pasok pangan, perlindungan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, serta percepatan digitalisasi pemerintahan dan transaksi publik.
Terlebih di kepulauan, khususnya Kepulauan Riau (Kepri), sangat bergantung pada distribusi antarwilayah dianggap memerlukan intervensi yang lebih intensif. Hal itu disampaikan, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, yang turut diikuti Perwakilan BI Kepri, .
Rangkaian Gerakan Pasar Murah yang telah dilakukan lebih dari 11.000 kali secara nasional juga digelar secara rutin di Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan sejumlah wilayah lainnya. Operasi pasar ini menjadi instrumen utama untuk menahan harga beras, minyak goreng, hingga komoditas perikanan yang harganya rentan fluktuatif akibat biaya distribusi.
Penyaluran beras stabilisasi yang mencapai 624 ribu ton secara nasional pun diarahkan agar Kepri tetap aman dari gejolak suplai, ditambah penguatan bantuan pangan untuk keluarga berpendapatan rendah. Pemerintah menilai bantuan tersebut efektif menjaga konsumsi rumah tangga di wilayah kepulauan selama periode peningkatan tekanan harga.
Program gizi gratis serta subsidi transportasi turut menjadi bantalan tambahan bagi masyarakat Kepri, terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau penyangga dengan akses logistik yang terbatas.
Airlangga menekankan bahwa digitalisasi pemda menjadi kunci penting mengendalikan inflasi, karena mempercepat transparansi alur belanja dan membuat distribusi anggaran lebih efisien. Dari 501 pemda yang sudah terhubung ekosistem digital, pemerintah daerah di Kepri termasuk yang progresif mengadopsi sistem pembayaran nontunai dan integrasi layanan transaksi.
Pergeseran pola belanja masyarakat ke kanal digital—yang secara nasional mencapai nilai transaksi Rp 642 triliun—juga terjadi di Kepri, membantu mempercepat arus barang dari produsen ke konsumen dan menekan biaya distribusi. Pemanfaatan QRIS di pasar rakyat, UMKM, hingga sektor pariwisata menjadi fondasi baru bagi stabilitas harga di wilayah berbasis kepulauan ini.
Melalui kombinasi intervensi pangan, dukungan sosial, dan digitalisasi tata kelola, pemerintah berharap inflasi Kepri dapat terus ditekan meski menghadapi tantangan geografis dan logistik khas daerah kepulauan ini.(Rid)
