BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kepri Triwulan II Sekitar 5 Persen

Batam, – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2023 tumbuh positif sebesar 5,04% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,51% (yoy).

Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,77% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,90% (yoy) atau 4,84% (ctc), namun lebih rendah dari Nasional sebesar 5,17% (yoy).​

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri diketahui bahwa akselerasi pertumbuhan disebabkan oleh komponen Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi, dan Net Ekspor.

Dimana belanja modal pemerintah sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang masif, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun realisasi belanja infrastruktur oleh pemerintah.

Selain itu, Kinerja Net Ekspor di Kepri yang tumbuh terakselerasi disebabkan oleh penurunan Total Impor yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan Total Ekspor.

Pertumbuhan LU Konstruksi meningkat didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan setelah tertunda selama pandemi Covid-19.

Pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan oleh telah selesainya pembangunan infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS) di beberapa daerah di Kepri dan juga didorong oleh Kepri menjadi stasiun peluncuran satelit Satria-1 (Satelit Republik Indonesia).

Lebih lanjut, akselerasi pada sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti (LU Penyediaan Akmamin dan Transportasi) dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kepri.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2023 tercatat sebesar 39,66%, sementara realisasi belanja mencapai 34,17% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 40,62%.

Penurunan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari 33,20% di triwulan II 2022 menjadi sebesar 34,17% di triwulan II 2023, disebabkan kenaikan belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri ada triwulan II 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,77% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan, transportasi dan makanan jadi.

Penurunan harga komoditas pangan antara lain aneka sayuran seperti aneka cabai, minyak goreng, dan aneka sayuran seperti bayam dan kangkung seiring dengan perbaikan terhadap pasokan komoditas tersebut.

Selain itu, penurunan harga kelompok transportasi sejalan dengan penurunan tarif angkutan udara seiring dengan penurunan harga bahan bakar. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu 3,0±1% hingga akhir tahun 2023.

Kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Provinsi Kepri masih terjaga meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2023. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit.

Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%). Penyaluran kredit oleh bank berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 8,73% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 10,88% (yoy).

Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 7,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,32% (yoy).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan II 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2023 mencatatkan net outflow sebesar Rp1,56 triliun, berbeda arah dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat net inflow sebesar Rp14,63 miliar. Perkembangan aliran uang tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai yang meningkat selama periode HBKN Idul Fitri.

Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Perekonomian global diprakirakan tumbuh melambat namun lebih baik dari estimasi sebelumnya sejalan dengan penghapusan kebijakan Zero Covid di Tiongkok, penghapusan status darurat Covid-19, perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara maju di Eropa seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen, perbaikan rantai pasokan global, serta pertumbuhan negara berkembang yang masih kuat.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi penurunan inflasi terutama di negara berkembang. Sejalan dengan prakiraan ekonomi global yang lebih optimis, perekonomian domestik tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri diprakirakan dapat dijaga direntang sasaran inflasi nasional 3,0±1% (yoy).

Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).