Batam, [GT] – Meski berbagai upaya penindakan, pengawasan, dan pencegahan terus dilakukan pemerintah, arus pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui Batam masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Bahkan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengakui Batam masih menjadi wilayah dengan kasus PMI ilegal tertinggi dibandingkan sejumlah daerah perbatasan lainnya di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Mukhtarudin saat meninjau layanan Help Desk di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan shelter penampungan deportan PMI dari Johor Bahru, Malaysia, Selasa (9/6/26).
Baca : Polda Kepri Ringkus Dua Penyalur PMI Ilegal ke Luar Negeri
“Batam tertinggi. Ada juga lewat Pontianak, Entikong, Nunukan, Dumai dan Medan. Tetapi Batam menjadi salah satu yang paling tinggi sehingga perbatasan harus dijaga dengan baik,” kata Mukhtarudin.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi alarm bahwa persoalan PMI nonprosedural di Batam masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Pergantian menteri, pembentukan berbagai satuan tugas, hingga operasi gabungan lintas instansi belum mampu memutus mata rantai pengiriman pekerja migran ilegal menuju Malaysia dan Singapura.
Data Kementerian P2MI mencatat sebanyak 883 deportan PMI telah dipulangkan melalui Batam sepanjang 2026. Sementara dalam periode 2024 hingga 2026, jumlah deportan yang dipulangkan melalui Batam mencapai 3.829 orang.
Baca : KJRI Johor Bahru Pulangkan 217 PMI Bermasalah, Ada Bayi 4 Bulan dan Anak Terlantar
Menurut Mukhtarudin, sebagian besar deportan tersebut berangkat tanpa dokumen resmi dan menggunakan jalur nonprosedural.
“Rata-rata mereka yang dideportasi tidak memiliki dokumen dan berangkat secara nonprosedural,” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meski pengawasan perbatasan terus diperketat, sindikat penempatan PMI ilegal masih mampu mencari celah. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penyalahgunaan visa kunjungan, penyamaran sebagai wisatawan, hingga perekrutan melalui media sosial yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi tanpa prosedur resmi.
Batam yang berada di jalur strategis internasional memang memiliki tantangan tersendiri. Tingginya mobilitas manusia dan kedekatan geografis dengan Malaysia serta Singapura menjadikan kota ini sebagai pintu keluar utama bagi calon pekerja migran yang tergoda jalur cepat.
Baca : Polsek KKP Batam Selamatkan 43 Calon PMI Ilegal ke Malaysia, Modus Calo Paspor Yang Jerat Korban
Mukhtarudin mengatakan pemerintah terus memperkuat perlindungan PMI melalui pembentukan Migran Center sebagai ekosistem pelayanan terpadu yang mencakup proses keberangkatan hingga pemulangan.
“Kita membentuk Migran Center sebagai ekosistem pelayanan terpadu pekerja migran mulai dari hulu sampai hilir,” katanya.
Namun demikian, tingginya angka deportasi menunjukkan bahwa penanganan di hilir belum cukup jika tidak diimbangi langkah pencegahan yang lebih efektif di daerah asal calon pekerja migran. Persoalan ekonomi, minimnya lapangan kerja, serta masih aktifnya jaringan perekrut ilegal menjadi faktor yang terus mendorong munculnya PMI nonprosedural.
Baca : Polisi Bongkar Upaya Pengiriman PMI Ilegal di Belakangpadang, Dua Tersangka Diamankan
Karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dituntut tidak hanya fokus pada pengawasan perbatasan, tetapi juga membongkar jaringan perekrut dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
“Kami mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar berangkat secara prosedural melalui jalur resmi yang telah disediakan pemerintah,” tegas Mukhtarudin.
Jika akar persoalan tidak segera diselesaikan, Batam berpotensi tetap menjadi episentrum keberangkatan PMI ilegal di Indonesia, sementara angka deportasi akan terus berulang dari tahun ke tahun, siapa pun menteri yang menjabat dan apa pun program yang diluncurkan pemerintah.(Nca)
